KEDATANGAN BANGSA BARAT KE ASIA TENGGARA

Pada  tahun 1453 M Konstatinopel  jatuh ke tangan Turki yang beragama Islam termasuk Mediateranian yang merupakan daerah jalur perdangan rempah-rempah bagi bangsa Eropa dengan Asia. Hal ini membuat bangsa Islam memonopoli pusat-pusat perdagangan di Timur Tengah terutama perdagangan rempah-rempah antara Eropa dengan Asia dan mereka menjual rempah-rempah dengan harga yang tinggi. Keadaan ini membuat bangsa-bangsa Eropa berusaha datang sendiri ke timur untuk mendapatkan rempah-rempah dari negeri asalnya, keinginan ini disertai pula dengan harapan untuk mengembangkan agama Kristen sekaligus menghancurkan kekuasaan Islam di Asia Tenggara.

1.      Bangsa Portugis

Di akhir abad ke-15 muncullah bangsa Portugis yang berani berpetualang menyebrangi samudra untuk menemukan jalur perhubungan yang baru dengan Asia. Akhirnya pada 1511 M dibawah pimpinan Don Alfonso De Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka yang merupakan Bandar perdagangan di Asia Tenggara. Namun keberadaan bangsa Portugis di Malaka ini selalu mendapatkan gangguan dari wilayah lainnya tapi mereka mampu untuk bertangahan di sana hingga tahun 1574 M. pada tahun 1587 M Sultan Aceh Alauddin Riaayat mengadakan perdamaian terhadap Portugis karena adanya pemberontakan dari wilayah taklukkannya terhadapa Aceh, sehingga pemberontakan itu mampu diredakan dengan bantuan Portugis, hal ini membuat wilayah kekuasaan Portugis meluas ke Aceh dan mendapatkan keuntungan yang besar.

Pada tahun 1512 M Portugis sampai ke Maluku dan pada tahun 1513 M Portugis kembali dating ke Maluku dan mereka berusaha untuk menjalin hubungan kerja sama terutama dalam bidang perdagangan rempah-rempah dan mereka diperbolehkan mendirikan sebuah benteng di sana. Pada awalnya hubungan ini berjalan baik, tapi pada tahun 1521 M muncullah bangsa Spanyol, sehingga memunculkan persaingan antara Portugis dengan Spanyol. Tahun 1524 M bangsa Spanyol kembali datang ke Maluku dan diterima baik oleh masyarakat Tidore dan persaingan pun kembali terjadi dengan masyarakat Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Pertikaian antara Ternate-Portugis dengan Tidore-Spanyol di akhiri dengan kemenangan Ternate-Portugis, namun Ternate dirugikan oleh Portugis yakni dengan memonopoli rempah-rempah, sehingga Masyarakat Ternate yang dibantu oleh seluruh masyarakat Maluku, papua/Irian Jaya dan Jawa berusaha untuk mengusir Portugis dan pada tahun 1574 M dibawah pimpinan Sultan Baabullah berhasil merebut benteng Portugis dan mengusir Portugis dari wilayah Ternate.

Dengan didudukinya Malaka dan Maluku Portugi meninggalkan budaya mereka disana seperti alat musik beraliran keroncong (biola, ukulele/kentrung dan Cello) bangunan gedung, benteng pertahanan, penyebaran agama nasrani dan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat setempat terutama di Maluku.

2.   Bangsa Spanyol

Dalam pelayaran lautan Spanyo pertama kali sampai ke Filipina tahun 1500 M dibawah pimpinan Magelhaen dalam ekspedisi mencarai rempah-rempah di Asia melalui jalan barat. Ekspansi pertama Spanyol ke Filipina berhasil dengan baik. Dan pada tahun 1565 M dibawah pimpinan Miguel Lopez de Lagazpi Spanyol kembali mendarat di Filipina dan pada 15 Mei 1571 Manila dapat jatuh ke tangan Spanyol dan semenjak itu Manila menjadi basis bagi penjajahan Spanyol di Filipina

Kedatangan bangsa Spanyol ke Filipina mengikuti pola tradisional Imperialisme Eropa Barat yakni Gold, Gospel dan Glory. Bagi Spanyol kaum gereja sangat perperan dalam penjelajahan yang berguna untuk mengkhatolikkan masyarakat jajahannya.

Pada awalnya terdapatnya hubungan yang baik antara golongan agama dengan masyarakat. Tapi setelah kekuasaan Spanyol bertambah kuat, mereka tidak hanya mementingkan akhirat tapi juga dunia. Akibatnya timbullah gejala yang tidak baik seperti pengambilan tanah penduduk, petani dijadikan pekerja dan memperlakukan penduduk semaunya.

Kekuasaan golongan agama makin lama makin besar membuat rakyat makin terjepit oleh dua kekuasaan yakni pemerintahan agama dan sipil, tapi pemerintahan agamalah yang lebih besar karena dianggap lebih penting dari segalanya. Dalam menjalankan pemerintahan golongan agama dengan sipil selalu bertentangan dan pada umumnya golongan agama jauh lebih kolot dan kejam dalam bertindak. Jika ada pimpinan sipil (Gubernur) yang berani bertindak untuk mengadakan perubahan maka sebelum dia melakukannya dia akan dipanggil pulang ke Spanyol seperti Gubernur De La Torre (1868 M). Pendeta-pendeta Filipina juga tidak berani mempertahankan hak-hak bangsanya, mereka akan dianggap pemberontak dan ditembak mati di depan umum seperti di lapangan Bagumbayan di tepi Teluk Manila (20 Januari 1872). Hal ini menimbulkan kebencian dan dendam pada masyarakat Filipina terhadap Spanyol.

3.      Bangsa Belanda

Sebelum Belanda dating ke Asia dibawah pimpinan Cornelis De Houtman (1596 M) Bangsa Belanda merupakan pedagang-pedangang yang mengambil rempah-rempah Indonesia di Lissabon (Portugal) dan menyebarkan ke seluruh Eropa, tapi tahun 1594 M Belanda dilarang mengambil rempah-rempah lagi di Lisabbon, karena Portugal menjadi daerah kekuasaan Spanyol dan Belanda merupakan musuh Spanyol. Karena itulah Belanda ingin mengambil sendiri rempah-rempah di Indonesia.

Saat Belanda muncul di Malaka diterima baik oleh raja-raja Malaka, johor , Aceh dan Banten untuk melawan Portugis. Apalagi Belanda bersikap lunak erhadap Islam. Bersama Aceh dan Johor Belanda berhasil melumpuhkan kekuatan portugis di Tanah Melayu, Sumatera dan Selat Malaka.  Yang akhirnya 14 Januari 1641 Portugis menyerah di Malaka.

Belanda yang awalnya kelihatan lunak terhadap penduduk Melayu, akhirnya menjadi penguasa keras yang galak. Hal ini karena Belanda ingin memonopoli perdagangan di Malaka dan Malaysia Barat, namun Belanda tidak mencampuradukkan kegiatan perdagangan dengan kegiatan pengkristenisasi penduduk setempat.

VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) tahun 1701-1800

Setelah Belanda berhasil menduduki Malaka selajutnya Belanda berhasil menguasai berbagai daerah di Nusantara (Jawa, Madura, Maluku, Palembang, Bangka, Kalimantan dan Sulawesi selatan) dan mendirikan serikat dagang yakni VOC. tujuan VOC adalah menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara dan melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Semakin lama kompeni bukan saja berdagang tapi juga mengendalikan pemerintahan di Nusantara seperti monopoli perdagangan rempah-rempah, melaksanakan kerja rodi, pungutan pajak, tanam paksa dan pelayaran hongi serta memberikan hak ekstirpasi (menebang cengkeh yang melanggar monopoli). VOC bubar pada 31 Desember 1799

Kekejaman Kompeni sangan menyengsarakan masyarakat sehingga menibulkan berbagai perlawanan seperti di Mataram, Banten, Makassar dan Maluku. 

Masa Konservatif dan Liberal (1808-1830)

Sitem politik kaum Konservatif yakni tidak langsung mereka menggunakan system feodal dan penyerahan wajib/pajak tetap ada dan pajak yang dibayarkan adalah perdesa. Seangkan masa liberal pajaknya berganti menjadi perindividu, system pemerintahannya langsung dari pemerintah system feodal yang ada dihapuskan dan diadakannya pegawai-pegawai Eropa yang digaji begitu pula dengan bupati-bupati dijadikan sebagai pegawai pemerintah dan mereka digaji.

Pada masa ini dikarenakan kekurangan keungan Kerja rodi/kerja paksa pun tetap dijalankan untuk membangun sarana dan prasarana di Indonesia seperti membangun benteng dan pembuatan jalan. Terutama ketika Deandels karena adanya ancaman dari Inggris yang memaksa masyarakat pribumi melakukan itu semua. Mengakibatkan rakyat menderita dan sengsara. Tanah-tanah pemerintah pun dijual pada swasta.

Masa Cultuurstelsel (Sistem tanam paksa) (1830-1850)

Cultuurstelsel dicetuskan oleh Van Den Bosch yang dikenal dengan nama “Tanam Paksa” artinya rakyat dipaksa menyerahkan seperlima bagian tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan yang laku dipasaran dunia dan memaksa wajib kerja rodi selama 66 hari bagi yang tidak mempunyai tanah. Dari system ini Belanda mendapatkan keuntungan yang  sangat besar besar. Namun adapun akibatnya yaitu :

Ø  selain bekerja sesuai dengan tuntutan tanam paksa, rakyat juga melakukan kerja rodi untuk kepala-kepala daerah mereka, sehingga tidak ada waktu untuk kepentingan diri sendiri. Hal ini menyebabkan timbulnya kelaparan dimana-mana seperti di Cirebon (1844), Demak (1848) dan Grobogan (1849-1850).

Ø  Pajak disewakan kepada pemerintah pada orang Cina (pajak potongan besar, kedai dan lain-lain) terlalu tinggi dibandingkan kesanggupan rakyat.

Ø  Setalah penanaman jati juga menjadi tanam paksa (Cirebon daerah percontohan) maka rakyat daerah ini makin menderita ketika terjadi kelaparan beribu-ribu orang meninggal.

Dikarenakan penderitaan yang dialamai oleh rakyat, maka kaum Liberal berusaha untuk menghapuskan tanam paksa tersebut. Dan tanam paksa inipun dapat dihapuskan secara bertahap yang puncaknya keluarnya undang-undang tahun 1870 (undang-undang gula dan agrarian)

Masa Liberal (Politik pintu terbuka) (1850-1900)

Masa ini sistem tanam paksa pun dihapuskan secara bertahap untuk mengurangi penderitaan rakyat dengan dikeluarkan undang-undang RR 1870, undang-undang gula untuk dihapuskan dalam jangka waktu 12 tahun dan undang-undang agrarian (jaminan modal swasta untuk ditanamkan di Jawa) yakni tidak boleh menjual tanah terutama tanah rakya, penyewaan tanah menurut peraturan dan penyewaan dibatasi selama 5-20 tahun tergantung keadaan tanah serta rakyat yang tidak memiliki tanah diberikan tanah dengan hak erfpackt paling lama 75 tahun. Sesuai dengan kebutuhan prasarana dibangun seperti waduk, irigasi, transortasi, pelabuhan kesehatan penduduk dan lain-lain, sekolah-sekolahpun di didirikan tahun 1878 untuk pribumi.

Politik Etika (Politik Balas Budi) (1900-1908)

Politik ini dilakasanakan dari prinsip kemanusiaan (kemakmuran penduduk pribumi) dan keuntungan ekonomi. Dengan slogan edukasi, imigrasi dan emigrasi. Politik etika ini hanya dilaksanakan di Jawa,bukan berarti program ini dibiayai oleh daerah luar Jawa tapi Jawa sendiri yang harus membiyai program itu dengan pajak yang semakin tinggi, sedangkan diluar Jawa dijadikan daerah aktivitas ekonomi baru. Namun semua ini dilakukan didasarkan perkembangan ekonomi dan imperialisme Belanda.

4.      Bangsa Prancis

Prancis di Kampuchea (Kamboja)

Disaat Kamboja mendapatkan tekanan-tekanan dari kerajaan Siam sebelah barat dan kerajaan Annam di timur, maka Raja Kamboja Norodom minta bantuan pada Prancis. Akibatnya dengan kemenangan Kamboja dibantu oleh Prancis menjadikan Kamboja sebagai daerah Protektorat Prancis tahun 1863. Tahun 1884 Norondom dipaksa menandatangani perjanjian penyerahan kekuasaan kepada Prancis dan pemerintahan dalam negeri seluruhya berada di tangan Prancis dan Kamboja pun menjadi daerah koloni Prancis dan Kamboja ditelantarkan oleh Prancis karena ada Daerah lain yang subur dan kaya yakni Viaetnam. Tidak ada pembangunan industri dan pertanian dibiarkan seperti semula.

Prancis di Vietnam

Masa pemerintahan Ngu Yen Anh terjadinya hubungan yang baik terhadap Pranci dibidang perdangan dan penyebaran agama Katolik, bahkan Prencis mendapatkan hak istimewa dalam perdagangan. Tapi Prancis kecewa dengan penggati Gia Long yang tidak toleran dan membenci Prancis. Dan pada masa Kaisar Minh Mang penggati Gia Long (1829-1841) pengaruh Barat mulai dikurangi, hubungan dagang antara Vietnam dan Prancis putus, Konsul Prancis dikeluarkan dari Hue dan misionaris katolik dikejar-kejar. Dan Masa Tu duc (1848-1883) Misionaris Katolik bukan saja dikejar tapi juga dibunuh dengan alasan melindungi warga negaranya. Hal ini membuat terjadinya peperangan antara Prancis dengan Vietnam (1858-1883) dengan kekalahan Vietnam dan Vietnam terpaksa menadatangani perjanjian Saigon (1862) dan perjanjian Hue (1883) yang mengakui Vietnam dibawah kekuasaan Prancis. Dengan meninggalnya Tu Duc (1883), maka tahun 1887 Vietnam menjadi milik Prancis.

Dalam menguasai Vietnam Prancis melaksanakan “politik asimilasi” dengan menghilangkan kebudayaan Vietnam dan orang Vietnam harus menjadi orang Prancis. Salah satu cara yang digunakannya adalah dengan memberi pendidikan dari Sekolah dasar sampai perguruan tinggi (1907 berdirilah Universitas Hanoi oleh Paul Beau) sehingga muncullah kaum terpelajar. Bidang ekonomi Prancis Mengeksplotisir kekayaan alam Vietnam untuk kepentingan Prancis, memonopoli perdagangan dan pajak yang tinggi. Hal ini menimbulkan kebencian orang Vietnam terhadap Prancis.

Prancis di laos

Pada tahun 1893 sewaktu Prancis mecari tanah jajahan baru di Indochina, mendepak orang Siam dari Laos dan  menjadi Laos daerah Protektorat Prancis. Keluarga penguasa Luang Prabang dijadikan Kerajaan dan Prancis memerintah secara tidak langsung melalui Raja Luang Prabag.

5.      Bangsa Inggris

Inggris di Malaysia

Inggris dating Ke Malaysia dimulia dengan penyewaan pulau Pinang  tahun 1786 pada Sultan Abdullah (raja Keadah). Disaat terjadinya Revolusi Prancis dan Pearang Napoleon di Eropa terjadi perubahan, dimana tentara Napoleon menduduki Belanda dan seluruh jajahan Belanda di Asia Tenggara menjadi milik Prancis.

Sebagai lawan Napoleon, Inggris menggunakan kesempatan ini merebut Malaka dari tangan Belanda (1795) dan tahun 1811 Inggris mendarat di Batavia dan mengusai daerah jajahan Belanda di Indonesia. Dengan kekalahan Napoleon maka berakhirlah perang di Eropa dan Inggrispun menjadi penguasa terkemuka di Eropa Barat, tapi pada permusyawaratan negera-negara pemenang dalam Convention of London 13 Agustus 1814, Inggris mengembalikan semua jajahan yang direbutnya dari Belanda. Di Indonesia Inggris hanya menduduki Bengkulu dan Malaka kembali pada Belanda.

Pada 28 januari Raffles dan Farqurah mendarat di Singapura dan mendapatkan pulau ini tahun 1819 melalui perjajian dengan Sultan Johor,tapi Belanda tidak menyetujuai pendudukan Singapura oleh Inggris, akhirnya persoalan ini diselesaikan dalam Treaty of London (17 Maret 1824), dimana Belanda menyerahkan Malaka dan Singapura pada Inggris, sedangkan bengkulu yang dikuasai oleh Inggris di berikan pada Belanda. Singapura yang mulai berkembang muncul sebagai pelabuhan yang ramai dan menjadi urat nadi perdagangan di Asia.

Tahun 1826 pulau Pinang, Malaka dan Singapura disatukan Inggris dalam satu wilayah kekuasaannya yang disebut Straits Settlements (Wilayah pemukiman selat Malaka) yang berpusat di pulau Pinang, kemudian dipindahkan ke Singapura tahun 1832. Wilayah kekuasaan Ingris ini menjalankan pemerintah secara langsung dan daerah ini merupakan basis Inggir untuk meluakan daerah kekuasaannya ke pedalaman.

Inggris berusaha memperluas daerah kekuasaannya menanamkan pengaruhnya di Malaya secara perlahan dan bertahap agar tidak timbul perlawanan Sultan-sultan Malaya, dimana Sultan akan menerima Residen Inggris sebagai Penasehat dalam pemerintah dan semua urusan administrasi dan keuangan harus dijalankan menurut nasehat Residen selain urusan dapat dan agama. Perjanjian pangkor menujukkan perubahan politik secara langsung atau tidak langsung mengurangi kekuasaan Sultan sebagai kepala Negara dan Inggris telah mengambil ahli kewajiban-kewajiban politik dari Sultan dan Bangsawan Melayu, dimana urusan adapt dan agama di Serahkan seluruhnya pada Sultan. Perdagangan pun hamper seluruhnya berada di tangan Inggris. Setelah berhasil menetapkan Residen Inggris berusaha menyatukan kerajaan-kerajaan itu di bawah Resident-General yang mengapalai semua Residen masing-masing kerajaan. Tahun 1896 Keempat kerajaan (Perak, Selangor, Negeri sembilan dan pahang yang pada tahun 1874 dan 1888 melakukan perjajian pada Ingris dan menerima Residen) menanda tangani Treaty of Federation, yang menyatakan tergabung dalam federasi dan mengakui Residen-General.sejak itu mereka berada di bawah pemerintahan pusat yang bercorak persekutuan yang dikenal dengan Negeri-negeri Melayu bersekutu (Federated Malay States), sedangkan Johor, Kedah, Perlis, Kelantan dan Trenggono yang dikuasai Siam diserahkan pada Inggris (1909), tapi mereka menolak bergabung karena takut kehilangan kekuasaan di negerinya masing-masing, maka mereka disebut Unfederated Malay States.

Inggris di Singapura

Pada tahun 1832 singapura yang menjadi Pusat Straits Settlements dan setelah PD II dibubarkan, setelah Inggris kembali ke Malaya. Dan didirikannya Malaya Union (1946), singapura dikeluarkan dari Semenanjung Tanah Melayu sehingga menjadi koloni sendiri di bawah Gubernur.

Inggris di Brunei Darusslam

Tahun 1847 Sultan Brunei mengadakan perjanjian dengan Inggris untuk memajukan hubungan dagang dan kerja sama dalam menumpas bajak laut. Hal ini merupakan langkah awal Inggris menguasai Brunei. Tahun 1888 Brunei menjadi daerah Protektorat (Perlindungan) Inggris dan tahun 1906 di tempatkan residen di sana. Perekenomian di Brunei ini menghasilakan keuntungan yang besar bagi Inggris terutama hasil dari minyak di Brunei.

Setelah PD II Inggris kembali ke Brunei dan Inggris pun memberikan otonomi yang luas pada Brunei dimana semua urusan dalam negeri dikuasai oleh Sultan dan luar negeri Inggris yang bertanggung jawab. Pos residen dihapuskan dan seorang komisaris Tinggi diangkat yang bertanggung jawab mengenai hubungan antara Inggris dan Brunei.

Inggris di Myanmar

Pada masa imperium Inggris di India mengalami perkembangan , waktu itulah pasukan Birma menyerang kedudukan dan daerah-daerah kekuasaan Inggris di derah sebelah barat Assam. Hal ini menimbulkan peperangan antara Inggris dengan Birma dan Birma pun dikalahkan oleh Inggris tahun 1885 dan menduduki Mandalay ibu kota kerajaan Birma setelah Birma di keasai maka Inggris menggabungkan Myanmar dengan India, sehingga pemerintahan di Myanmar disamkan dengan India apapun perubahan yang terjadi di India di ikuti dengan perubahan yang sama di Birma.

Tahun 1930 sistem pemerintahan ”dyarchy” yaitu pemerintahan yang dilaksanakan secara bersama oleh dua penguasa diperkenalkan di Birma, sehingga Myanmar akan berstatus sebagai provinsi dibawah Gubernur yang dibantu oleh dewan eksekutif, hal ini merupakan langkah awal menuju pemerintahan sendiri. Tahun 1928 Komisi Simon meninjau perubahan ini  dan memilih pemesihan Myanmar dari India. Pemisahan ini menghasilkan undang-undang pemrintahan Myanmar tahun 1935 dan Birma langsung diperintah oleh raja Inggris melalui kemetrian Myanmar di London. Perubahan konstitusi jua dilakukan Gubernur hanya bertanggung jawab dengan urusan luar negeri, pertahanan, politik dan moneter sedangkan masalah-masalah lain harus minta nasehat pada para mentri yang bertanggung jawab pada dewan legislatif.